Workshop Pemberdayaan Desa

Purwokerto (20/7/) “Undang-Undang Desa adalah PNPM Plus,” demikian statemen Budiman Sudjatmiko, wakil Ketua Pansus RUU Desa di DPR RI.

Kehadiran beliau didampingi oleh Ronggo Purwoko (NMC), dan Siti Nur Fikriyah (Badan Legislasi DPR RI). Pada kesempatan ini, beliau mengisi acara Workshop Pemberdayaan Desa yang bertempat di Aula Balai Kelurahan Berkoh Purwokerto, Sabtu, 20 Juli 2013.  Kegiatan ini dihadiri oleh para fasilitator dan perwakilan UPK se-Kab. Banyumas.

Gerakan Sertifikasi Aset yang sedang beliau galakkan menjadi sinkron dengan akan berakhirnya kegiatan PNPM MP paska 2014. Terlalu banyaknya hasil-hasil kegiatan PNPM MP yang berupa pembangunan jalan desa, PKD, Gedung PAUD, drainase, irigasi, dan lain sebagainya, dan itu tanpa kejelasan hak atas kepemilikan, menjadi riskan.

Pemaparan RUU Desa dan Konsep Pemberdayaan versi RUU Desa oleh Budiman Sudjatmiko

Mungkin tidak akan terlalu bermasalah, ketika bangunan-bangunan yang dibuat oleh PNPM MP berada diatas tanah kas desa. Akan tetapi ditakutkan akan menjadi permasalahan di masa mendatang ketika, tanah-tanah yang diatasnya di bangun kegiatan fisik PNPM MP berasal dari tanah wakaf perorangan. Maka sertifikasi aset atas hasil-hasil kegiatan PNPM MP ini pun menjadi sangat perlu.

Aset lain yang perlu diamankan dalam rangka pemberdayaan masyarakat ialah keberadaan sistem, mekanisme, dan sumberdaya manusia yang selama ini mengawal, mendampingi, dan membina masyarakat.

Peserta (Fasilitator) antusias mendengarkan paparan pemateri

Maka ketika sesi tanya jawab, beruntun pertanyaan terkait nasib pelaku PNPM MP paska 2014. Pertanyaan yang sudah dipersiapkan itu pun menemui oase.

“Desa-desa yang dianggap belum mampu, akan didampingi,” demikian penegasan Budiman.  Statemen ini menyiratkan masih diperlukannya tenaga pendamping untuk pelaksanaannya ke depan.

Siti Nur Fikriyah: “Semua aset hasil kerja PNPM harus disertifikatkan”.

Tidak dapat dipungkiri, kebanyakan desa yang ada belum sepenuhnya mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Penekanan pendampingan bukan lagi pada kawasan perdesaan atau setara kecamatan, namun langsung pada desa.

“Agar fasilitator memiliki posisi tawar terhadap pemangku kebijakan di desa, menurut saya, baiknya sumber pembayaran terhadap honor fasilitator tidak berasal dari alokasi dana ke desa,” demikian usul Endang Fatmawati, FK Kec. Ajibarang.

Bagaimana nasib UPK paska 2014?

Tentu ini pun menjadi salah satu titik kritis yang perlu dicermati. Sebab, ketika sumber pembayaran honor fasilitator berasal dari BLM, ditakutkan para kades kurang menghargai upaya fasilitator dalam penerapan prinsip dan aturan main dalam pelaksanaan nantinya.

Pertanyaan yang tak kalah perlu adalah terkait masa depan UPK. Dimana posisi UPK nantinya. Karena pada paparan materinya, Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa mekanisme transfer dana alokasi untuk desa berasal dari Pemerintah Pusat, diteruskan ke Gubernur, dan langsung diberikan ke desa, tanpa melalui UPK sebagai lembaga penyalurnya.

“Para fasilitator, melalui NMC, memang sering-sering berkomunikasi dengan pemangku kebijakan, seperti Mas Budiman ini. Sedangkan UPK, Assosiasi nya nggak pernah. Ini permasalahannya,” demikian pernyataan Ronggo Purwoko dari Divisi Pengembangan National Management Consultant.

Bahkan, Siti Nur Fikriyah menyayangkan tidak dimasukkannya UPK dalam bentuk badan hukum yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

“Ini yang luput dari perhatian kita. Maka ada baiknya kawan-kawan UPK melakukan Judicial Review terhadap Undang-undang ini sebelum berakhirnya PNPM Tahun 2014 besok,” ujarnya.

“Fasilitator akan diusulkan masuk pada turun UU Desa”, kata Ronggo Purwoko

Kenyataan ini tentu sangat disayangkan, karena sudah beberapa waktu  yang lalu UPK meminta kejelasan status hukum ke depan. Akan tetapi UPK justru pernah disodori Errata dan draft Penataan Kelembagaan yang notabene-nya malah merugikan UPK. Meski akhirnya kedua draft itu mentah.

Sedikit menenangkan ketika Ronggo Purwoko mengatakan, “itu urusan teknis nantinya, Mas. Jangan disodorkan ke Mas Budiman dong”. Pada diskusi setelah penutupan acara.

 

& Komentar

  1. Labora mengatakan:

    Mungkin perencanaan lebih indah dari kenyataan. smoga sama indahnya….

  2. yossy suparyo mengatakan:

    Mari tegakkan kedaulatan desa lewat tata kelola aset desa

    • Kikis Kirwono mengatakan:

      Terus awasi pelaksanaannya kelak. Jangan sampai hanya memindahkan korupsi dari pusat ke desa. Meski semua itu berproses. Tetap optimis…!

  3. Eko Joko mengatakan:

    Erata adalah solusi keadilan dan keberlanjutan untuk UPK

  4. Johaeni Rokhman mengatakan:

    gak sepakat sama sekali, cetek amat!!!

  5. asep mengatakan:

    haadduhhhhh….. Campur aduk nih aturaannn…..

  6. andrea mengatakan:

    tolak RUU desa!! tolak RUU desa!! Gerakan Anti RUU desa. RUU desa banyak disusupi pengacau yang cuma mementingkan golongan. terutama fasilitator

    • Kikis Kirwono mengatakan:

      RUU Desa itu biar pemberdayaan di desa semakin jelas. Kan nggak cocok ketika penduduk banyak di desa malah pembangunannya justru di kota. Akhirnya banyak ketimpangan disana sini kan?
      Soal fasilitator, mereka kan pekerja juga. Cuma perlu evalusi kali…

  7. suroto mengatakan:

    Menurut saya, baiknya UPK menjadi koperasi. Kalau diserahkan kepada PEMDA maka kemungkinan akan dijadikan sebagai asset pemerintah daerah dan atau dikonversi menjadi BPR yang Badan Hukum-nya akan berbentuk PT. Dimana asset tersebut akan dijadikan sebagai bentuk dana penyertaan Pemerintah sebanyak 51 persen. Sehingga otoritasnya jatuh ditangan pemerintah. Cq Pemda setempat. Orientasinya jelas akan menjadi profit oriented seperti yang tertera dalam tujuan UU Perseroan (PT). Berbeda dengan koperasi, koperasi, dana yang ada di UPK yang non-tabungan masyarakat berupa dana sumber dan penyisihan surplus atau cadangan selama ini bisa dikonversi menjadi dana HIBAH di neraca awal Koperasi, kemudian yang merupakan dana tabungan dari masyarakat tinggal dikonversi menjadi tabungan yang dicatatkan atas nama orang tersebut. Mengenai Badan Hukum, tidak usah menunggu keputusan hasil Judicial Review UU Perkoperasian yang baru. Sebab koperasi itu merupakan gerakan pemberdayaan yang bersifat self regulation (diatur dengan nilai-nilai dan prinsip). Koperasi ini paling cocok karena kegiatannya bukan untuk tujuan profit oriented tapi benefit oriented alias memikirkan kesejahteraan manusia anggotanya, setiap orang (tidak tergantung besar kecilnnya tabungan atau investasi di koperasinya ) haknya sama, bukan ditujukan untuk belas kasihan model bansos tapi untuk pemberdayaan. Lebih penting dari itu, kalau berbadan hukum koperasi itu memungkinkan bagi semua orang untuk menjadi pemeiliknya karena sifat kenaggotaan koperasi itu terbuka bagi siapapu. Para fasilitator profesional yang ada selama ini tinggal dilatih perkoperasian, mereka perlu dilatih bagaimana sejarah, filosofi koperasi serta alasan adanya koperasi serta jatidirinya (definisi, nilai2 dan prinsipnya) yang kemudian agar mereka tidak menjadi bermental “birokrat ” atau semacam “bankir” yang teman-teman ragukan…..rohnya koperasi harus dimasukkan agar menjadi bagian inheren dari kegiatan teknis pemberdayaan….

  8. woro mengatakan:

    lah mas kikis omongane plin paln. sisi lain kritik failitator yang berangkat kerja siangan. mending berangkat siang, ditempatku malah gak berangkat sama sekali. gaji buta.

    • Kikis Kirwono mengatakan:

      Haha… intinya bukan di berangkat siangnya. Intinya di kinerja, artinya kalau hanya mendatangkan fasilitator yang berangkat siang dan kinerjanya pun buruk. Di Banyumas tuh banyak… hehe…

      Yang aku maksudkan adalah masyarakat butuh fasilitator yang bisa bekerja sesuai honornya. Agar terjadi perubahan pada mereka. Kalau toh mereka berangkat pagi, terus cuma ngrumpi di kantor, main perintah itu aku nggak suka.

      Nah jika mereka berangkat siang terus kinerja nya bagus aku rasa nggak urgen banget. Cuma kategori siangnya pun ada batasan waktu. Soal fasilitator yang makan gaji buta. Coba kasih nama dan fotonya sini. Biar aku laporkan ke NMC.

  9. gondosari mengatakan:

    saya bingung tlng ada yang bisa menjelaskan dengan mudah kemana arah negara ini????????

    • Kikis Kirwono mengatakan:

      Kalau menuruti rasa bingung, memang sejak dulu kan sudah membingungkan… hehe…

      Eh, sudah punya website sendiri apa belum? Bisa mendaftar domain desa.id kok.

  10. UPK PNPM Kec Alian mengatakan:

    lama-lama gw mumet aja hmmmmm

  11. Sudarsono mengatakan:

    Terus maju, Kang.

Tinggalkan sebuah Komentar

*